BERITA 5

Jaga Lingkungan Lewat GPS

Tanjungpinang- (15/1)Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pijar Hijau dan Jaringan Informasi Mahasiswa Kepulauan Riau melaksanakan program Gerakan Pungut Sampah (GPS) di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang akhir pekan lalu.

Ketua Pijar Hijau Ari Sunandar, S.Sos mengatakan Gerakan Pungut Sampah ini bertujuan agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyadari pentingnya lingkungan bersih.

"Kita sebagai pemuda jangan hanya bisa mengkritik, tetapi kita sebagai pemuda harus mampu berbuat" ujar Ari Sunandar.

Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Informasi Mahasiswa Kepulauan Riau, Aditya Nugroho Jati mengatakan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan harus selalu dijaga.

"Kesadaran masyarakat akan lingkungan harus selalu dipertahankan, jangan sampai lingkungan ini selalu dicemari dengan banyaknya sampah plastik yang berada di jalanan," ujar Aditya.

Diketahui saat ini, program GPS ini baru dilaksanakan Perdana oleh Pijar Hijau dan JIM Kepri.
"Inshaallah kedepan gerakan kita ini akan selalu berjalan dan semoga partisipasi masyarakat akan lingkungan juga semakin meningkat," ujarnya.

Dari pantauan, gerakan ini telah dilaksanakan di beberapa titik di Kota Tanjungpinang. Di antaranya dari Lapangan Pamedan menuju Jalan Raja Ali Haji, Jalan Ir Sutami, Jalan Engku Putri, dan Jalan Basuki Rahmat.

BERITA 4

Peran Masyarakat Kurangi Anak Jalanan

Tanjungpinang- Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani mengakui terjadi peningkatan kasus dan jumlah anak terkait permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang sepanjang tahun 2015 ini.

Walaupun angka kenaikan tidak meningkat terlalu signifikan, sambungnya, dari bulan Januari- Oktober 2015 sudah tercatat 27 kasus dengan jumlah anak 35 orang. “ tercatat kasus kekerasan terhadap anak yang paling marak adalah penelantaran anak yang dilakukan oleh keluarga dan kerabat dengan jumlah 11 orang anak, serta pemerkosaan tercatat 7 kasus dengan jumlah anak 7 orang, sedangkan kasus yang lain tidak bergerak angkanya dibawah 6 kasus,” paparnya.

Ia mengatakan bahwa penelantaran anak yang dilakukan keluarga dan kerabat anak tersebut mayoritas terjadi karena faktor perekonomian yang tidak mencukupi dan kesibukan orang tua sehingga lupa mempedulikan anak-anaknya. Untuk anak jalanan, kata Yani, di Tanjungpinang sendiri sudah mencapai 70 orang anak jalanan yang tercatat.

Untuk mengatasi hal tersebut, BP3AKB sudah melaksanakan pelatihan praktik skil yaitu bagaimana menjadi orang tua idaman, dan melakukan peningkatan ekonomi keluarga dengan membuka usaha sebagai bentuk kepedulian untuk membantu orang tua anak jalanan.

Selain hal itu, Yani mengatakakan jika kedapatan anak jalanan tidak sekolah dan berkeliaran di jalanan maka dengan sigap dilakukan razia dan dipulangkan ke keluarganya masing-masing.

Menyikapi permasalahan itu, Wali kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan untuk menghindari masalah tersebut perlu adanya pembinaan terutama dari rumah tangga, RT, RW, lingkungan masyarakat, dan kemudian kepedulian masyarakat serta semua pihak secara menyeluruh.

“Tentunya himbauan itu harus termasuk dalam sosialisasi di kelurahan-kelurahan, jangan sampai kasus seperti itu terjadi. Karena berbicara tentang kultur budaya melayu,  tidak ada yang seperti itu. Inilah yang harus diperbaiki dan dibenahi untuk perspektif dalam kehidupan masyarakat itu sendiri,” ujar lis saat diwawancarai wartawan Batam Pos.

Terkait hal tersebut tentunya tak terlepas dari peran guru dan segenap masyarakat setempat. peran pendidik juga menunjang untuk membentuk karakter anak didik sehingga mencegah jumlah kasus penelantaran terhadap anak khususnya di Kota Tanjungpinang.

Diwawancara terpisah, Ketua PGRI Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa perlu adanya kerjasama yang baik antara guru dan orang tua agar peraturan perundang-undangan yang ada bisa dilakukan secara maksimal. Bukan berarti guru mengabaikan tanggung jawabnya sehingga membiarkan siswanya bersikap tidak disiplin, akan tetapi tetap ada mekanisme yang sesuai dengan peraturan sekolah.

“ Saya mengimbau kepada seluruh guru di Kota Tanjungpinang baik pendidik maupun non pendidik, jadikanlah semua pelajar di tanjungpinang adalah anak didik kita, jangan kita memilah-milah mereka dan senantiasa menegur anak-anak yang ada di jalanan. Mari meningkatkan kepedulian dan empati kita kepada mereka yang perlu dibina untuk menghadapi masa depan yang lebih baik,” Tuturnya selasa (02/12).

BERITA 3

Atasi Pengangguran Lewat PKH

LKP Nadhira Buka Kursus Jahit Gratis

Tanjungpinang- Program Kecakapan Hidup (PKH) yang dilaksanakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nadhira secara resmi dibuka oleh  Kepala Bidang Paudni Provinsi Kepulauan Riau, Syarifah Irza Irawati M. Pd. senin (23/11) di kediaman LKP Nadhira Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Dalam sambutannya Syarifah mengatakan program ini sangat penting dilaksanakan karena memotivasi masyarakat khususnya remaja yang putus sekolah agar mendapatkan pendidikan nonformal sehingga bisa melatih keahlian untuk perbaikan kehidupan di masa mendatang.

“Karena dalam PKH ini LKP Nadhira membuka kursus menjahit secara gratis, saya mengharapkan peserta dapat mengikuti kursus ini dengan semangat dan bisa menghasilkan sesuatu nantinya,” Kata Syarifah. Berawal dari menjahit dengan pola dasar, sambungnya kursus ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan keahlian masyarakat menuju hasil jahitan yang sempurna serta menambah perekonomian keluarga dengan membuka usaha sendiri di rumah.

Kegiatan yang mengikutsertakan 30 orang peserta secara gratis itu akan dilaksanakan selama 2 bulan dengan waktu pelatihan selama 4 jam setiap hari. Dalam pelatihan tersebut akan diajarkan empat hal dasar yaitu materi membuat pola dan baju dasar, celana panjang, baju kurung melayu dan pembelajaran teori yang bermacam macam seperti teori pembuatan rok dan lengan baju dalam skala miniature.

Kepala Pimpinan LKP Nadhira Upun Purnama Sari SE. MM memaparkan sasaran peserta yang mengikuti kursus jahit secara gratis tersebut merupakan remaja-remaja yang putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga berusia 18-46 tahun.

“Tujuan didirikan LKP dan PKH ini adalah untuk membantu masyarakat dalam berwirausaha, sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarga nantinya setelah belajar dari sini, karena sebagian besar pesertanya berasal dari keluarga yang tidak mampu” ujarnya.

Dipaparkannya, selain belajar teori dan praktik, peserta juga akan mengikuti Uji Kompetensi Nasional untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan langsung dari (lembaga Sertifikasi Kompetensi) LSK yang berpusat di Jakarta. “Sebelum Uji Kompetensi Nasional, peserta harus ikut ujian lokal dahulu diantaranya 30% teori dan 70% praktik, selain menjahit akan diadakan juga uji kompetensi untuk keterampilan sulam dan border, tata rias pengantin dan busana hantaran,” ungkap penguji Nasional Tata Busana dan Accesesor Nasional itu.

Kursus yang sudah berdiri sejak tahun 2005 dengan kerjasama Dinas Pendidikan dan Dinsosnaker Kota Tanjungpinang ini mengkhusukan bentuk kegiatan dalam bentuk keterampilan dengan mengutamakan pelayanan mutu masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan lulusan alumni LKP Nadhira  hingga kini mencapai 5000 orang.

Salah seorang peserta PKH kursus menjahit mengaku sangat senang bisa bergabung secara gratis dan mendapatkan ilmu untuk diapresiasikan nantinya. Bahkan tak hanya itu, dia juga merasa senang karena program ini akan menerbitkan sertifikasi sebagai pembuktian keahliannya sehingga mudah mendirikan usaha sendiri di masa mendatang.

Upun Purnama sari yang merupakan salah satu staf Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal (BAN PNF) mengharapkan pemerintah dapat memberikan lahan yang lebih besar untuk LKP Nadhira agar masyarakat lebih leluasa dalam bekerja dan berkarya. “Mereka dapat berwirausaha dengan mudah kalau punya keterampilan dan punya kompetensi yang memadai, “ Tuturnya.

BERITA 2

Pancasila Jadi Tonggak Karakter Bangsa

Tanjungpinang- Dalam Kegiatan Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Tahun 2015 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan KesbangpolPenmas, H. Lis Darmansyah, SH. Menegaskan bahwa pancasila merupakan nilai dasar untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Kegiatan yang belangsung selama dua hari terhitung sejak 30 November hingga 1 Desember 2015 ini diikuti oleh 150 peserta yang berasal dari seluruh unsur masyarakat se- Kelurahan Kota Tanjungpinang, LSM, Ormas, serta para pengurus pagguyuban.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang, Drs. Wan Kamar, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar cinta tanah air, nilai-nilai pancasila, serta nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi nilai luhur yang harus dijunjung masyarakat Indonesia.

Dalam penyampaiannya, selasa (1/12) di Aula Bulang Linggi, Badan Perpustakaan Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Lis mengatakan sebab pancasila mengandung nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan dan keadilan sebagai landasan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela Negara.

“kelima nilai itu sampai kapanpun akan tetap digunakan oleh masyarakat kita, karena selain kelima nilai itu, pancasila juga menegakkan nilai gotong royong dan demokrasi,” ujar Lis.

Lis menambahkan, 15 tahun yang lalu sangat bergejolak jiwa masyarakat Indonesia dalam gotong royong, namun sekarang mulai memudar. Sambungnya, akibat kurangnya wawasan kebangsaan yaitu terjadinya degradasi moral, memudarnyakultur dan budaya masyarakat, banyak yang tahu akan pancasila tapi tidak banyak yang menghayati maksud dan artinya, tahu menyanyikan lagu kebangsaaan Indonesia raya tapi tidak direnungkan, menjelek-jelekkan pemimpin dan calon pemimpin.

Oleh karena itu, kata Lis, kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela Negara bagi masyarakat yang berkaitan dengan gerakan nasional revolusi mental ini merupakan sesuatu yang harus disosialisasikan dan diaplikasikan karena mengingat pancasila merupakan tonggak bangsa  untuk menciptakan karakter dan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap tanah air Indonesia.

“Dalam pancasila dikatakan, kalau orang sudah memiliki Tuhan, pasti dia orang yang bisa adil, jika orang sudah bisa adil, maka ia bisa jadi pemersatu, kalau dia sudah bisa jadi pemersatu, pasti bisa mengembangkan sila permuwarawatan rakyat dan tentunya dia punya rasa keadilan sosial, itulah yang merupakan jati diri karakter bangsa kita,” Tutur Lis.

BERITA 1

Perlu Sertifikasi untuk Bersaing Hadapi MEA

LSP Gelar Sertifikasi di TUK UMRAH

Tanjungpinang- Jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyadari peran strategis SDM di berbagai sektor merupakan agen perubahan dalam menghadapi persaingan global.  Sebab,  dalam MEA mendatang, masyarakat dituntut memiliki daya saing serta nilai tambah. Untuk itu, BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan( LSP-KP) menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sektor Prioritas (PSKK)(APBNP) yang berlangsung  27-29 November 2015 di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Asesor Kompetensi dalam pelaksanaan Uji Kompetensi bidang pengelolaan kawasan konvervasi perairan , Khodijah memaparkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sangat mendukung dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  mendatang.  Ia menjelaskan perlunya sertifikasi kompetensi tersebut agar tenaga kerja Indonesia, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan, bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar Indonesia terkait menyusulnya diberlakukannya MEA.

“Pelaksanaan Sertifikasi  profesi yang didanai oleh BNSP  melalui LSP  Kelautan yang berpusat di Jakarta, tahun ini alhamdulillah mencapai kouta peserta 100 orang (asesi) di Tanjungpinang. Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi di Indonesia secara menyeluruh pada 2015 ini berkisar 20 ribu orang dan terus meningkat,” ujarnya (28/11).

Ditambahkannya, skema Sertifikasi dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi tersebut mencakup tiga hal yaitu, skema sertifikasi okupasi teknisi, skema sertifikasi okupasi pelaksana (operator), dan sertifikasi okupasi ahli yang dalam hal ini belum dilaksanakan karena sasarannya adalah tenaga ahli sarjana dan pekerja professional yang belum mempunyai sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi tersebut melewati beberapa tahap diantaranya tahap persiapan dengan mengisi lembar formulir berupa porto folio dan tahap uji kompetensi secara personal. Dalam uji kompetensi skema okupasi teknisi, setiap asesi yang merupakan alumni bidang konservasi  kelautan dan perikanan akan melaksanakan assessment secara personal.

“sekarang adalah tahap real assessment dengan skema okupasi teknisi, dimana peserta diuji secara personal untuk meyakinkan apakah asesi tersebut berhak mendapatkan sertifikasi atau tidak, sedangkan besok itu skema okupasi operator yang pesertanya boleh mahasiswa yang berkecimpung  di dunia kelautan dan perikanan dengan berbagai buktinya seperti sertifikat pernah mengikuti penyuluhan konservasi bidang kelautan dan lain-lain,” papar Khodijah.

Febri Setyawan, seorang guru SMK perairan yang merupakan Asesor III dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut mengatakan tujuan pelaksanaan ini untuk mempersiapkan SDM dalam menghadapi MEA mendatang. Selain memiliki Ijazah, sambungnya mereka juga harus mempunyai  Sertifikasi sebagai pengakuan keahlian di bidang tertentu.

 “Sertifikasi itu  yang akan menjadi proteksi dan pertahanan dalam persaingan nantinya, jangan sampai  sektor pekerjaan di Indonesia dikuasai  oleh orang asing,” Katanya.

Ketiga Asesor dalam pelaksanaan sertfikasi tersebut mengharapkan agar UMRAH dapat membentuk dan mempunyai LSP KP sendiri agar memudahkan mahasiswa dan para asesi ke depannya mengikuti sertifikasi tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Karena mengingat UMRAH adalah satu-satunya Universitas berbasis kemaritiman yang ada di Kepulauan Riau.

“Sedangkan keuntungan bagi asesor sendiri dalam penyelenggaraan ini yaitu akan mendapat gelar Master Asesor jika sudah 20 kali menjadi asesor dalam PSSK-APBNP,” tutup Febry.